Rabu, 21 Agustus 2013

Kasus Suap Hakim Tipikor, KPK Tahan DR (Wali Kota Bandung)

Dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi mengenai penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009-2010 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan tersangka DR (Wali Kota Bandung) untuk 20 hari ke depan. Penahanan terhitung mulai hari ini di Rumah Tahanan Negara Klas I Cipinang, Jakarta Timur.
 
Sebelumnya, KPK telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan DR sebagai tersangka. DR selaku Wali Kota Bandung, diduga telah melakukan tindak pidana memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili berkaitan dengan perkara penyimpangan bansos di Pemkot Bandung yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

Atas perbuatannya, DR disangkakan melanggar pasal Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Pembangunan Dermaga Sabang

Jakarta, 20 Agustus 2013. Dalam pengembangan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek pembangunan dermaga bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas  Sabang, KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan. Dalam kasus ini KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni RI dan HS.  RI  merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang pada BPKS,  sementara HS adalah Kepala PT. NK Cabang Sumatera Utara dan Nanggro Aceh Darusalam merangkap kuasa Nindya Sejati Joint Operation.

RI selaku PPK dan HS selaku kepala cabang PT. NK  diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pembangunan dermaga bongkar di Sabang. Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekurangnya 249 miliar rupiah.

Atas perbuatannya, RI dan HS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.       

Perjalanan Dinas Jadi Ladang Korupsi

KORUPSI merupakan penyakit yang bersumber dari mentalitas. Setidaknya hal itu tampak dari keterangan para saksi yang dihadirkan dalam sidang perkara korupsi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan terdakwa Mohammad Sofyan di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
 
Dalam sidang tersebut, jaksa KPK menghadirkan sembilan saksi fakta dan dua saksi ahli. Termasuk di antara saksi ahli ialah Siswo Sujanto, Direktur Pusat Pengkajian Keuangan Negara dan Daerah. Siswo menuturkan, saat ini di Indonesia kita memberlakukan sistem ad cost atau klaim dalam hal anggaran perjalanan dinas.
Pada dasarnya, ad cost merupakan sistem yang memastikan anggaran yang dikeluarkan negara merupakan biaya yang nyata digunakan dalam tugas kedinasan.
Sejatinya, sistem tersebut mulai diterapkan sebagai pengganti sistem langsam (pembayaran paket) yang sangat rentan terhadap praktik korupsi karena mudah digelembungkan.

Dalam menyikapi adanya praktik pemotongan uang makan dari biaya perjalanan dinas pegawai Kemendikbud saat Sofyan menjabat Inspektur Jenderal Kemendikbud, Siswo mengatakan hal itu menyalahi aturan. Terlebih, uang makan merupakan hak setiap pegawai yang melakukan perjalanan dinas.
Sebelumnya, Sofyan didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena memerintahkan membuat laporan pertanggungjawaban berbagai kegiatan Kemendikbud yang tidak sesuai aturan.

Kelebihan anggaran kemudian dibagi-bagikan dan ada juga pemotongan uang harian peserta kegiatan yang diklaim dialokasikan untuk dana kesejahteraan pegawai. “Uang makan yang sisanya hanya ratusan (ribu) kalau dipotong itu berarti mereka pulang tidak membawa apa-apa. Pengeluaran sebenarnya sudah pasti, secara normatif tidak ada yang bisa dikurangi dan kalau secara kolektif mau ada pemotongan, berarti ada pemaksaan,“ tegas Siswo.

Merasa tak puas dengan penjelasan Siswo, Sofyan lalu bertanya, “Tadi ahli mengatakan bahwa dengan ad cost kita tidak dapat apa-apa, padahal kalau tidak salah ad cost berkaitan dengan remunerasi. Kalau jauhjauh ke Jayapura tapi pulang tidak bawa apaapa, buat apa? Mending di rumah aja.“
Saat mendengar pertanyaan tersebut, Siswo cuma tersenyum. Dengan tenang dia menjawab, “Bedakan antara gaji dan biaya kegiatan. Kalau tidak begitu, semua bisa jadi penghasilan.“

BPK Segera Audit Proyek Pantura

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan, akan mengaudit proyek perbaikan jalur Pantai Utara Jawa (Pantura) dan mengungkapkan temuan hasil audit kasus proyek Hambalang usai Lebaran.

“Untuk audit proyek perbaikan Pantura sedang kami proses. Akhir Lebaran mungkin segera dilakukan. Pelaksanaannya paling cepat setelah Lebaran pekan depan,” kata Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo saat ditemui usai acara pelantikan anggota baru BPK di Jakarta, Kamis (1/8).

Hadi menjelaskan, tahap awal dari keseluruhan proses audit proyek perbaikan jalur Pantura itu sudah mulai dilakukan, seperti pengumpulan data dan pemetaan.

“Jadi, awal prosesnya sudah dilakukan, pengumpulan data dan pemetaan, tinggal memproses saja. Mudah-mudahan setelah Lebaran bisa selesai, tapi kalau sekarang tidak mungkin diproses sebab itu kan masih panjang,” kata dia.

Dia mengatakan, walau ada banyak proyek infrastruktur di Indonesia, BPK akan fokus mengaudit proyek jalur Pantura karena intensitas dan besaran dana yang dikeluarkan untuk proyek tersebut.

“Memang proyek untuk infrastruktur jalan ada banyak, tetapi yang tiap tahun kan Pantura. Jadi, Pantura menjadi fokus kami,” ujarnya seperti dikutip Antara.

Dalam audit tersebut, dia mengatakan, BPK akan fokus pada penyebab selalu dilakukan perbaikan jalur Pantura setiap tahun.”Bagaimana kok sampai setiap tahunnya ada perbaikan, kita kan tidak tahu itu alasan-nya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memverifikasi dokumen yang dilaporkan masyarakat mengenai dugaan korupsi perbaikan jalur Pantura. “Kami menerima laporan-laporan, belum ada tindak lanjutnya, baru diverifikasi,” ungkap Ketua KPK Abraham Samad.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013, dana perbaikan jalur Pantura mencapai Rp 1,2 triliun. Perbaikan dan pemeliharaan ini mencakup jalan sepanjang 1.300 kilometer.

Sementara itu, Ketua BPK Hadi Poernomo juga berjanji akan mengungkapkan temuan-temuan hasil audit mengenai kasus proyek Hambalang usai Lebaran. “Memang itu sempat tertunda sebentar. Janjinya kan itu (diumumkan) pada Agustus, tetapi karena ada suatu pengembangan dalam proses penyidikan, maka kemungkinan setelah Lebaran,” kata Hadi.

Menurut dia, tidak ada kesulitan dalam proses audit, hanya saja hal itu masih dalam proses pengembangan penyidikan yang memerlukan waktu tambahan.

Minggu, 18 Agustus 2013

Proyek Pengecoran Jalan Kertamulya – Bongas Nilai Rp.2,614 M , Dikerjakan Asal Jadi Kejaksaan Harus Tangkap KPA nya.

<![endif]-->
 

Indramayu,KoranSP - Dalam pengerjaan peningkatan jalan, setiap proyek pasti ada yang namanya pelaksana dan pengawasan pekerjaan dilapangan oleh dinas yang terkait.

Tetapi akan sangat disayangkan dalam setiap pengerjaannya lepas dari pengawasan ,pengcoran jalan seperti gambar diatas.

Hal ini terjadi pada (8/5) waktu pengecoran dan sampai finishing pengecoran (Jum'at/17/5) proyek peningkatan jalan kertamulya - Bongas Sta 0 +500 - sta.2+300, sumber dana APBD Kab. Indramayu tahun 2013 biaya Rp. 2.614.349.000,00 Lokasi di wilayah Kecamatan Bongas Kontraktor PT. DelimaIntan Abadi pelaksanaan selama 180 hari kalender.

Saat para pekerja dikonfirmasi mengenai siapa pelaksananya selalu memberikan jawaban klasik " saya tidak tahu pak ? siapa sebagai pelaksnanya kami sebagai pekerja dan pengawas pun juga tidak tahu walaupun sekarang pekerjaan sedang dikerjakan" Ujar pekerja.

Sekali lagi kami tidak tahu dan tidak bisa memberikan keterangan apapun" , tidak hanya itu kala ketemu katanya orang suruhan ditemui KoranSP, mengatakan Bapak tunggu disini saja tadi pelaksananya nama pak Wasdana sudah saya hubungi sama telepon genggam saya nanti juga datang temui bapak-bapak.

Tapi kurang ajarnya ternyata ditunggu sampai dua jam lebih tidak ada batang hidungnya, sementara Kabid Jalan Dinas Bina Marga Kab. Indramayu dilain hari ditemui diruangan kerjanya Nurman, ST mengatakan pihaknya merasa sedih kalau ada pemborong yang mengerjakan pekerjaannya tidak sesuai bestek bahkan tidak bagus karena bangunan itu diperuntukan untuk keperluan dan kepentingan masyarakat.

Dan apabila ada hal pekerjaan yang tidak sesuai bestek maka konsekuensinya pekerjaan tersebut tidak akan dibayar sanksi tersebut diberlakukan kepada siapapun saya tidak pilih-pilih ujarnya"

Masalah untuk pemasangan plastik dibeton harus full tidak boleh dikurangi  adapun plastik yang digunakan bebas warna apa saja , apabila plastik itu diganti dengan ratusan ribu mengenai pekerjaan pengecoran di kertamulya bongas yang menggunakan besi dalam pemasangannya hanya dimanfaatkan saja, Langsung disambung tidak ada Doel, itu tidak benar secara teknis seharusnya ada kaki-kaki / cakar ayam  dan tidak boleh dihamparkan." adapun pengawasan memang kami akui banyak kekurangan karena kurangnya tenaga untuk mengawasi setiap proyek " paparnya.

Jadi disini cukup sangat jelas bahwa benar-benar dalam pengerjaan proyek pengecoran jalan diduga rentan penyelewengan seperti dalam pemasangan besi saja tidak ada doel yang ada hanya dari segmen tidak ada batas semuanya besi tiang dipasang  jadi satu dari ujung ke ujung tidak ada pemasangan kaki-kaki.

Hasil pantauan wartawan pengecoran akhir (17/5) ternyata ada kecurangan yakni tidak ada benol langsung ke k 350 dan yang digali hanya dipinggir-pinggirnya saja serta ukuran ketebalan banyak dicurangi karena antara kalau ada benol dan K350 cuma hanya 18 cm jelas ada kekurangan yang dilakukan teranga-terangan.

Masyarakat Desa Kertamulyabongas mengharapkan DPRD Kab. Indramayu, untuk mengusut proyek jalan rigit tanpa benol sampai tuntas dalam pengamanan uang rakyat atau uang negara, jika Dinas Bina Marga Nurman, ST membiarkan proyek ini tanpa memperbaiki lebih baik maka akan dilaporkan  Kejaksaan.(A.Teja)   

Minggu, 28 Juli 2013

Mendagri Ajak Masyarakat Sukseskan Program KTP Elektronik

Dalam rangka pelaksanaan penerapan e-KTP di Provinsi Sumatera Selatan dinilai Menteri Dalam Negeri cukup berhasil, karena seluruh wajib KTP di Provinsi tersebut telah berhasil menyelesaikan  perekaman  100%, dari target  perekaman yang harus selesai pada tanggal 30 April,ternyata pada tanggal 5 April seluruh wajib KTP sudah terekam, dan kini Provinsi Sumatera Selatan merupakan Provinsi yang seluruh Kabupaten/Kotanya  pertama kali, mampu menyelesaikan perekaman e-KTP secara keseluruhan.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi mengaku sangat apresiasif pada seluruh jajaran Pemprov, Pemkab, Pemkot serta seluruh Camat dan Lurah di Provinsi Sumatera Selatan, keberhasilan ini taklepas dari peran serta seluruh aparat Kecamatan dan Kelurahan serta RT/RW  dengan tulus dan iklas melaksanakan tugasnya hingga tidak mengenal waktu, sehingga membuahkan hasil dan telah terakam 100% sebagaimana yang kita lihat saat ini.

Diakui Mendagri, dalam program e-KTP ini memang ada pihak tertentu yang ingin menggagalkannya, namun yang mendukung program ini lebih besar, sehingga pelaksanaan program KTP Elektronik tetap berjalan. Dengan KTP lama, memang banyak celah untuk disalahgunakan, seperti pengiriman TKI yang merubah identitas TKI serta untuk kejahatan lain seperti teroris, sementara manfaat e-KTP sangat besar bagi tertib administrasi kependudukan, dan pelayanan pertanahan, perbankan, pelayanan paspor, Pilkada serta untuk kebutuhan administrasi lainnya, KTP Elektronik lebih akurat dan lebih baik dibanding data yang lain, sehingga dukungan seluruh masyarakat sangat besar, dan kita yakin pada akhir Oktober  2012 seluruh wajib KTP, yaitu 172 juta jiwa sudah menyelesaikan pelaksanaan program e-KTP, tegas Gamawan.

Hal senada juga diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin bahwa Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri 11 Kabupaten dan 4 Kota, dengan penduduk sejumlah 8.522.528 jiwa serta wajib KTP 4.586.259 jiwa, dengan kerja keras para Bupati/Walikota, Camat, Lurah dan Kades se-Sumatera Selatan telah melaksanakan amanat UU no.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Proses perekaman e-KTP di Provinsi Sumatera Selatan telah dimulai pada awal Oktober 2011, dan apabila dikaitkan dengan kondisi geografis di Sumsel, dengan jauhnya jarak pemukiman penduduk dengan kantor Kecamatan, maka keberhasilan perekaman hingga 100% ini adalah atas peranserta seluruh petugas di daerah yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan perekaman e-KTP, dengan kemauan keras petugas perekaman tersebut, hambatan yang ada, bukanlah suatu yang berat, oleh sebab itu Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya pada seluruh Walikota/Bupati, Dinas Dukcapil, Camat, Lurah dan Kades yang telah bekerja keras dalam melaksanakan program strategis nasional ini. Sehingga seluruh perekaman dapat selesai tepat waktu, sebelum batas akhir 30 April 2012.

Gubernur Alex Noerdin juga mengucapkan terimakasih pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil,beserta seluruh jajarannya,  yang telah memberikan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelesaikan Program Strategis Nasional ini, pada seluruh Bupati/Walikota agar terus melakukan pelayanan e-KTP secara reguler kepada masyarakat, karena pelayanan e-KTP tidak pernah berakhir karena adanya penduduk yang masuk usia wajib KTP, TNI/POLRI yang telah memasuki usia pensiun, adanya perkawinan sebelum usia 17 tahun. dan program ini memiliki peran multi guna, disamping untuk akurasi jumlah penduduk, aktivitas dan mobilitas penduduk, kepentingan Pemilu, Pembuatan Pasport dan kepengurusan dokumen kependudukan lainya. Oleh sebab itu program ini akan bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat dalam semua aktifitas yang berkaitan dengan perlunya bukti diri, tegas Alex Noerdin.

Atas keberhasilan tersebut Menteri Dalam Negeri atas nama Pemerintah memberikan Piagam Penghargaan kepada Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sumsel serta Bupati, Ketua DPRD Kabupaten/Kota serta seluruh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Provinsi Sumatera Selatan. 

Iriana Jokowi Buka Festival Ramadhan Jakarta Pusat

Dalam upaya mensyiarkan seni budaya Islami pada masyarakat luas, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, melalui Sudin Kebudayaan Jakpus bertempat di Halaman Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat digelar Festival Ramadhan 2013, acara yang juga dibarengi dengan Bazar ibu-ibu PKK serta Produk Binaan Sudin Koperasi,UMKM dan Perdagangan Jakpus tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta,  Hj Iriana Jokowi yang juga didampingi Veronica Basuki Tjahja Purnama  serta Ketua TP PKK Jakpus Hj Rosmiati Saefullah dan Walikota Jakpus H Saefullah.

Walikota Jakarta Pusat Drs.H Saefullah, M.Pd disela acara tersebut pada wartawan menjelaskan, bahwa Festival Ramadhan ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang digelar Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat, bersama Tim Penggerak PKK dan diharapkan akan mampu meningkatkan kecintaan masyarakat pada seni Islami.

Kegiatan dibulan Ramadhan yang penuh berkah ini, yang juga dibarengi dengan pemberian santunan pada anak-anak yatim serta  Anak Jalanan dan didukung Bazar Kebutuhan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri,  juga diharapkan dapat membantu warga Jakarta Pusat dalam menyiapkan Idul Fitri serta akan mampu membangun kepedulian sosial antar sesama, ungkap H Saefullah.

Kasudin Kebudayaan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Drs Sunarto MM juga menambahkan, bahwa Festival Ramadhan kali ini akan diikuti dengan Berbagai lomba-lomba seni Islami yang diikuti oleh para pelajar dan masyarakat seperti lomba Marawis, Qasidah serta Nasid, demikian juga masyarakat umum juga bisa mengikuti lomba Membaca Alquran,  serta pidato bahasa arab, sehingga kecintaan masyarakat akan berbagai seni islami terus meningkat. Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk pembinaan pada generasi muda maupun organisasi kesenian yang ada di Jakarta Pusat, dengan pergelaran seni islami ini juga diharapkan  akan dapat membawa kesejukan pada mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa, tambahnya.

Sementara Kasudin Koperasi, UMKM dan Perdagangan Jakarta Pusat Slamet Widodo juga menegaskan bahwa Bazar Ramadhan  kali ini disamping diikuti oleh Kelompok PKK tingkat Kecamatan juga diikuti oleh kelompok usaha kecil dan menengah binaan Sudin Koperasi dan UMKMP, berjumlah 20 stan, demikian juga dunia usaha seperti Alfamaret dan Indomaret yang menjual dengan paket murah, melalui CSR-nya, mereka menjual dengan murah karena mereka hanya menjual harga pokok, sehingga masyarakat akan terbantu dalam memenuhi kebutuhannya, paparnya.

Video

Jokowi Pidato HUT Kota Jakarta

Dewan Redaksi

Bismar Ginting, SH, HM Sudirman, S.SI Ag, MM, Dosman Sialagan, Julianta Sembiring, SH, SE.

Redaksi Koran Sinar Pagi

Pemimpin Redaksi/PU : Bismar Ginting SH, Wakil Pemred : HR Sudirman Redaktur Pelaksana : Julianta Sembiring SH, SE, Nursita Sinaga Staf Redaksi : Agus Suherman, Mardja, Effendy, WYO TM.

Biro Banten

Banten Mardin Sandi Sarah Sandi, Hamdan, Agustian

Biro Sukabumi Wil 1 dan 2

Sukmawan, Rachman Lesmana, Erwin, Diki

Perwakilan DKI

Jonri Gultom, Dini Prihartini, Nurul K, Hasiholan L, Gaul SE, Jakarta Utara, Robin Sitorus ( Ka Biro) Julius Lukar, Jakarta Timur Sutarman, Nurul K, Riyanto Manik, Jakarta Selatan John HF Pesuma (Ka Biro) Rahchman, Roike Turagan (Jakarta Pusat)

Biro Sumatera

Hotman S, Sagala
Diberdayakan oleh Blogger.

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Best Buy Printable Coupons